Kania Sutisnawinata dari Metro TV tampil di Kampus ITB

Kania Sutisnawinata dari Metro TV tampil di lingkungan Kampus ITB, membawakan acara Today's Dialogue "Membedah Sistem Presidensial", Metro TV, Maret 2009




Sistem multi partai yang berlaku sekarang nyaris sulit memunculkan partai mayoritas yang mampu menghasilkan pemerintahan yang kuat. Persyaratan mengajukan calon presiden dengan perolehan 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara hasil pemilu tampaknya sulit dicapai partai besar sekalipun. Oleh sebab itu koalisi merupakan sebuah keniscayaan.

Bagaimanakah format koalisi yang mampu menghasilkan pemerintahan yang kuat? Sementara konstitusi kita jelas menyebutkan kita menganut sistem presidensial. Namun dalam pelaksanaannya karena pemerintah bentukan dari koalisi, Presiden sering tersandera oleh kepentingan politik di parlemen. Penyusunan kabinet maupun penunjukan wakil presiden pun berdasarkan koalisi partai.

Presiden hasil pemilihan secara langsung nyatanya juga tak mampu membuat Presiden percaya diri membuat sebuah keputusan politik penting. Di sisi lain, kewenangan DPR yang relatif besar membuat Presiden harus melobi DPR untuk menggolkan gagasannya. Sebut saja dari mulai pengankatan Panglima TNI, Kapolri, Duta besar, Gubernur BI, semua harus persetujuan DPR.

Belum lagi soal kebijakan Presiden, yang oleh partai koalisipun dikritik habis di parlemen. PAN, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, PBB, adalah contoh koalisi pemerintahan yang tidak permanen. Partai selalu berlidung bahwa atas nama rakyat maka mereka mengkritik presiden, dan ujung-ujungnya soal komposisi kabinet di pemerintahan. Golkar berteriak lantang mengkritik SBY, namun ketika jumlah menterinya ditambah, Golkar kemudian relatif bisa dikendalikan Presiden.

Menanggapi hal itu, siswono Siswono, anggota dewan penasehat partai Golkar.Sistem pemilu 2009 menganut parlementry treshold yang mana jumlah fraksi di DPR akan sangat menyusut karena tidak mendapat suara sebesar 20 persen, sehingga sistem itu lebih sederhana dan effisien.

Yang berjalan selama ini, energi sosial, tenaga masyarakat. Sistem presidensial harusnya bertujuan sebagai kegiatan politik yang dapat memperkuat sistem ekonomi rakyat. Tegas Sis.

Sebagai Staf Ahli Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana menambahkan, bahwa dalan sebuah sistem presiden harus memiliki political support dan konstitusional support untuk bisa membangun sebuah koalisi permanen. Memang sistem presidensial yang terbaik saat ini adalah sistem presidensial yang dianut oleh AS karena demokrat dan republik menjalankan fungsinya secara baik dan Presiden harus memiliki popular election. Dalam sistem presidensial semua keputusan akhir tetap ditangan presiden, meskipun partai berbeda tetapi jika presiden mengatakan tidak hasil akhirnya adalah tidak. lanjut Denny.

Fadel Muhamad yang juga hadir dalam acara Talk Show tersebut juga mengeluarkan pendapat yang berbeda, ia mengatakan kalau saat ini sistem yang dipakai Indonesia bukanlah menggunakan sistem Presidensial tapi melainkan semi Presidensial.

Koalisi ideal adalah koalisi yang dilakukan secara permanen, orang-orang partai politik tidak harus duduk di kabinet. Selain itu, kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Tegasnya.

Ia mencontohkan, Bolivia dan negara Amerika Latin. Di brazil Lulu sebelum menjadi presiden dia adalah oposisi. Namun, dia memiliki kabinet bayangan sehingga jika ada masalah dengan menteri ambil contoh menteri pertanian memiliki kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Dalam menteri kabinet bayangan itu harus memiliki kebijakan yang berbeda sehingga kebijakannya dapat diterima masyarakat. Demikian Fadel bercerita dimana sering direcoki oleh parlemen karena adanya perbedaan.

Sebagai mantan orang nomor satu di DKI Jakarta, Sutiyoso menambahkan, sistem presiden memberi kekuatan bagi presiden untuk memilliki hak perogatif Tapi hak itu telah diambil semua oleh DPR.

Ketidakuatan pemerintah saat ini menurutnya, disebabkan adanya amandemen UUD 45. Pembuatan amandemen waktu itu diliputi oleh rasa dendam terhadap pemerintahan terdahulu. Jelasnya

Menurut sutiyoso, koalisi macam apakah di pemerintahan ke depan? Haruskah kita terjebak pada sistem presidensial yang abu-abu karena tidak ada kontrak politik yang permanen? Apakah koalisi permanen bisa menjamin jalannya sistem presidensial? Jadi tidak lazim jika di dalam sistem Presidensial ada oposisi. Seharusnya bukan oposisi tapi lebih mencari solusi.

Metro TV bersama kampus ITB mengadakan kerjasama untuk menggelar acara Todays Dialogue di lingkungan kampus ITB sebagai bagian dari komitmen Metro TV dengan bendera Election Channel. Kerjasama ini merupakan wujud kepedulian dua lembaga ini untuk ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam 5 tahun pemerintahan ke depan hasil Pemilu 2009.