“Lanjutkan Pencitraan. Biarkan Ketidakadilan. Lho Tak Bisa Diintervensi!”

Oleh Cardiyan HIS


Tim perahu Naga Indonesia membuat hatrick merebut 3 emas Asian Games ke 16, Guangzhou, Cina, dengan menundukkan olahraga kebanggaan rakyat Cina langsung di kandangnya! Kehebatan tim perahu Naga Indonesia memadukan antara kekuatan otot, otak dan ketulusan hati putra-putra terbaik Indonesia dari berbagai suku bangsa Indonesia ini sudah sepatutnya menginspirasi SBY bahwa “Indonesia Bisa” (slogan kesenangan SBY sendiri lho!) untuk meniru rekannya Presiden Cina dalam memerangi korupsi, memiskin para koruptor bahkan menghabisi koruptor-koruptor di tiang gantungan dan atau regu tembak mati karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan rakyat.



“Katakan Tidak pada Korupsi. Lanjutkan!”. Jargon inilah yang telah berperan sangat besar dalam memenangi SBY pada Pilpres 2009-2014. Minimal telah memperdaya penulis sendiri untuk memilihnya sampai yang kedua kalinya.

Jargon memang selalu mudah untuk diteriakkan sekeras-kerasnya. Tetapi sangat sulit dilaksanakan dalam praktek. Bagaimana janji Presiden SBY yang mau memimpin terdepan dalam pemberantasan korupsi, tetapi ketidakadilan hukum dibiarkan berseliweran di depan mata. Mega kasus Bank Century berlalu begitu saja, keadilan tercampakkan. Kasus rekayasa pelemahan KPK melalui “Kasus Bibit-Chandra” sungguh sangat memalukan. Kasus “Rekening Gendut” oknum-oknum Jenderal Polisi dibiarkan dan bunga depositonya dengan leluasa terus dipetik mereka dari kebun bunga bank. Dan manakala kasus terpidana Gayus Tambunan yang sedang mendekam di tahanan Brimob Kelapa Dua, bisa piknik ke Bali dan menginap di hotel bertarif Rp. 10 juta/malam dengan dikawal seregu polisi juga dibiarkan, habis sudah kesabaran kita.

Ketidakadilan hukum di negeri tercinta Indonesia secara sadar dibiarkan oleh SBY dengan dalih; “Presiden RI tak boleh mengintervensi kasus hukum”. Dalih yang sangat naif sekali. Apa guna SBY menyatakan dengan lantang mau memimpin terdepan dalam pemberantasan korupsi kalau cara berpikir SBY tak boleh mengintervensi kasus hukum terus dijadikan pegangannya.

SBY sebagai komandan bagi Kapolri dan Jaksa Agung sangat jelas bisa mengintervensi kinerja kedua anak buahnya, karena SBY adalah Presiden RI atasan langsung Kapolri dan Jaksa Agung. Bila kinerja keduanya memble SBY bisa menjewernya, bahkan kalau perlu langsung memecatnya. Tapi yang terjadi sang komandan yang nota bene jenderal TNI ini diam tak berdaya. Anak SD pun telah tahu dan sangat paham dari buku pelajarannya, bahwa hanya PENGADILAN dan KPK yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun termasuk oleh Presiden SBY. Eh, malah SBY mengomentari vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus Misbakhun, mantan anggota DPR yang memalsukan jaminan atas kredit di Bank Century. Nah ini baru namanya intervensi atas pengadilan, jenderal!

Sebagai salah seorang rakyat Indonesia yang sangat meyakini bahwa Indonesia ke depan akan maju kalau pemerintah SBY menguatkan tiga pilar utama pembangunan bangsa yakni Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum. Maka dengan merujuk fakta-fakta di atas, saya sangat sedih dalam memandang Tanah Air Indonesia ke depan begitu sangat suramnya. Indonesia dipastikan akan menjadi negara paling korup nomor satu di dunia! Dan akibatnya sangat berkemungkinan menyimpan bom waktu; Indonesia menjadi salah satu negara gagal di dunia!

Nasib Indonesia akan sangat suram karena salah satu pilar tadi yakni Penegakan Hukum akan mandul. Investasi pendidikan yang sesungguhnya mulai ada trend positif yakni naik menuju ke angka ideal 20% dari total APBN berdasarkan amanat UUD 1945, akan menjadi sia-sia kalau koruptor dibiarkan merajalela. Begitu pula para Wirausaha Sejati (Genuine Entrepreneur) yang merupakan pembayar pajak terbaik, akan jungkir balik berakrobat untuk memutar roda ekonomi karena sehari-hari mereka harus mengeluarkan ekonomi biaya sangat tinggi akibat ulah penguasa yang sangat korup, tetapi dibiarkan merajalela tanpa ditindak.

Pengadilan hanya akan menjadi forum dagelan belaka. Koruptor sebagian besar dibebaskan karena sejak awal memang direkayasa oleh jaksa dengan tuntutan hukum yang sangat lemah dan kemudian batal demi hukum untuk divonis bebas oleh hakim yang telah terbeli pula. Dan kalau pun ada yang dihukum, hanya vonis basa-basi saja, vonis hukuman dibuat sangat-sangat ringan. Nasib maling ayam yang digebukin sampai mati bahkan ada yang dibakar oleh rakyat sungguh tragis dibanding nasib koruptor yang dipenjara di ruang yang lapang dan memiliki AC, TV Flat, kasur empuk, kamar mandi pakai shower, bebas menggunakan HP dari ruang nyaman penjara bahkan kalau perlu memimpin rapat bisnis termasuk jualan narkoba, disini pula. Dan presedennya sudah banyak. Seperti sudah terbukti sekarang pun banyak koruptor dihukum sangat ringan dengan masa percobaan bahkan tanpa penahanan. Ini sama saja dengan bohong. Dan kalau pun jaksa melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung, ya tetap dagelan juga.

Jadi Indonesia sekarang persis Jepang 160 tahun yang lalu! Ketika upaya-upaya Restorasi Meiji di Jepang mendapat banyak tantangan terutama dari para koruptor dan pendukungnya. Indonesia tentu ingin maju menjelma seperti Jepang yang modern sekarang ini, sebagai buah dari Restorasi Meiji yang diajarkan oleh Guru Bangsa Jepang, Fukuzawa Yukichi, sekaligus sebagai peletak dasar utama Jepang menuju Jepang yang modern sekarang ini melalui perjuangan membangun Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum.

Jadi apa lagi pengharapan yang ada? Ya paling tidak, kita harus menunggu dulu untuk sabar sampai sifat peragu SBY berubah menjadi seorang jenderal TNI yang tegas siap berperang melawan korupsi, sesuai dengan janjinya sendiri pada kampanye pemenangan Pemilu 2009-2014 sebagai Pembina Partai Demokrat, partainya SBY: “Katakan Tidak pada Korupsi. Lanjutkan!”. Tapi apakah kita yakin mau menunggunya seperti keputus-asaan seorang SBY sendiri dengan kata-katanya sendiri; menunggu prestasi PSSI sampai Lebaran Kuda?

Kita berharap SBY mengikuti langkah Presiden Cina yang memimpin di depan dalam pemberantasan korupsi, sehingga banyak koruptor yang dihukum gantung atau ditembak sampai mati. Dan lihat saja hasilnya; Cina menjelma menjadi negara raksasa ekonomi nomor 1 di dunia dengan cadangan devisa lebih dari US$ 2.500 miliar!
Kita, rakyat Indonesia tentu menginginkan Indonesia maju, dan sesungguhnya Indonesia berpotensi juga untuk menjadi negara adidaya. Buktinya? Kehebatan tim perahu Naga Indonesia yang membuat hatrick merebut 3 emas Asian Games ke 16, Guangzhou, Cina, dengan menundukkan olahraga kebanggaan rakyat Cina langsung di kandangnya! Kehebatan tim perahu Naga memadukan antara kekuatan otot dan otak dan (keramahan dan kehalusan hati) putra-putra terbaik Indonesia dari berbagai suku bangsa Indonesia ini sudah sepatutnya menginspirasi SBY bahwa “Indonesia Bisa” (slogan kesenangan SBY sendiri lho!) untuk meniru rekannya Presiden Cina dalam memerangi korupsi, memiskin para koruptor bahkan menghabisi koruptor-koruptor di tiang gantungan dan atau regu tembak mati karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan rakyat.

Rakyat Indonesia akan protes sangat keras. Rakyat Indonesia akan sangat marah luar biasa; bila pemberantasan korupsi oleh SBY bukannya maju malah mundur ke belakang, ke jaman korupsi di era Soeharto bahkan lebih mundur lagi seperti ke jaman Pra Restorasi Meiji di Jepang 150 tahun yang lalu!

Read more...

Sri Mulyani Ngambek, Bola Liar Panas Menggelinding ke SBY

Oleh Cardiyan HIS


Sri Mulyani dilamar World Bank. SM menerima lamaran World Bank itu dan siap masuk kerja per tanggal 1 Juni 2010. Apakah sesederhana itu prosesnya seperti seorang “head hunter” merekrut seorang eksekutif berprestasi untuk bergabung dengan kliennya; sebuah perusahaan raksasa. Sementara SM yang sadar hukum tentu sangat faham bahwa ia sewaktu-waktu masih harus bolak-balik diperiksa KPK, yang tak mungkin dilakukan bila ia sudah berkantor di World Bank, at New York, USA.

Jabatan Menteri Keuangan RI di dua periode kabinet SBY, sebenarnya merupakan perjalanan panjang obsesi SM setelah terakhir menempuh kariernya sebagai Managing Director IMF. Saya menengarai alasan SM menerima lamaran World Bank sebenarnya adalah puncak dari kekecewaan SM terhadap SBY yang tidak total dalam membela dirinya pada kasus Bank Century. Bahwa SBY selalu membela SM dan B dalam kasus Century dalam beberapa kesempatan adalah sangat situasional substansi dan sifatnya dan bukan merupakan sikap konsisten seorang pemimpin layaknya dalam membela anak buah. Manakala sang anak buah sudah tak bisa diselamatkan lagi, SBY berubah haluan hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri yang nota bene sebagai pemegang kebijakan puncak.

SM sangat letih dan memancarkan aura kekecewaan yang mendalam setelah penyelidikan kedua oleh KPK (4 Mei 2010). Inilah sebenarnya awal dari SM ngambek kepada SBY dengan jurus mundur karena alasan menerima lamaran menjadi Managing Director World Bank (5 Mei 2010). Secara politis SM telah dijatuhkan vonis oleh DPR. Dan sekarang ada indikasi sangat kuat KPK agaknya telah mampu membuktikan kesalahan SM yang fatal, antara lain yang utama adalah lalai begitu saja menerima input data dari B, Gubernur BI ketika itu. Sehingga kelalaian SM itu telah mengakibatkan terjadinya kebijakan yang menguntungkan pihak lain dan merugikan negara.

SM sebagai orang Jawa telah memberikan sinyal simbolik dengan ambekannya. Sebagai pribadi yang pinter, jujur dan tak memperkaya diri, berasal dari kedua orang tua berpendidikan sangat baik (keduanya adalah profesor doktor ternama) dan semua saudaranya berpendidikan tinggi 5 (lima) di antaranya lulusan ITB; sangat disayangkan SM tersandung karena kelalaian membuat kebijakan fatal tadi. Apa latar belakang orang sekelas SM tersandung, bisa saja karena ada latar belakang kepentingan politik di dalamnya. Sebuah poster demonstrasi minggu lalu bergambar SM dicloseup oleh media elektronik berbunyi “Menyesal Membela Partai Demokrat”, terlalu sayang dilewatkan begitu saja untuk sebuah analisis lebih mendalam.

Seperti tulisan-tulisan saya sebelumnya berjudul “Apa Kabar Jargon Katakan Tidak pada Korupsi. Lanjutkan?” (mailist IA-ITB, 6 September 2009) dan “Percumalah Program 100 Hari SBY Kalau KPK Diloyokan” (mailist IA-ITB, 31 Oktober 2009) yang dikutip banyak website dan grup mailist (silakan Google Search); runtutan kisruh di republik tercinta ini sebenarnya bermuara kepada adanya indikasi kuat terjadinya ketidak-jujuran para pelaku politik pada Pemilu 2009. Bahwa Kabareskrim Polri SD ketika itu “tak serius” memproses banyak kasus pelanggaran Pemilu karena dalih lemahnya data menjadi tanda tanya besar. Dan bahwa akhirnya KPU secara formal telah menetapkan rekapitulasi resmi hasil Pemilu, dengan menutup terutama banyak kasus pengkloningan data pemilih, tidak otomatis berhasil menutupnya. Ini terbukti mencuatnya kasus Bank Century beberapa bulan kemudian, yang dicurigai menjadi amunisi bagi pemenangan partai tertentu.

Apakah SM punya kartu truf terakhir, begitu pula SD pada kasus Bank Century dalam keterkaitan dengan pemenangan Pemilu oleh partai tertentu? Inilah yang ditunggu perkembangannya. Karena kalau kedua “whistle blower” ini bernyanyi, bola panas liar ini justru akan mengarah ke Presiden SBY, bukan hanya kepada Wakil Presiden B. Sebab para anggota DPR dan banyak LSM telah mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang qorum DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat agar cukup 50% plus 1dan bukan 75% dari anggota DPR.

Apakah SBY dan B akan dimakzulkan pasca ngambeknya SM dan bernyanyinya SD? Hanya waktu yang akan membuktikan. Kita sebagai rakyat hanyalah berkeinginan agar kebenaran ditegakkan. Kejahatan betapapun dikemas dengan begitu rapih, Tuhan YME telah menguatkan kejahatan itu untuk sementara saja dan pada akhirnya pasti akan mengazab mereka dengan penegakan hukum keadilan, yang tak terkirakan hina bagi para pelakunya. Insya Allah, Indonesia akan kembali menjadi Bangsa yang besar karena kita punya tradisi sebagai Bangsa Pejuang; pejuang untuk menegakkan kebenaran dan kemerdekaan yang hakiki bagi keadilan Rakyat Indonesia.


www.cardiyanhis.blogspot.com

Read more...

Rakyat (Sepakbola) Keok: “Duet” SBY-Nurdin Halid Menang!

Rakyat (Sepakbola) Keok: “Duet” SBY-Nurdin Halid Menang!

Oleh Cardiyan HIS


Namun ini baru pertempuran kecil, perang sesungguhnya belum berakhir. DPR masih bisa melakukan Yudisial Review kepada Mahkamah Konstitusi tentang qorum sidang DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat. Dan KONI bisa membekukan PSSI kalau satu bulan ke depan Nurdin Halid tetap bandel dengan Rekomendasi KSN.


Citra SBY melorot tajam gara-gara Hak Angket DPR atas kasus Bank Century. Skor akhir 5-3 dimenangi oleh kubu penentang SBY. Sementara di luar sidang DPR, foto-foto SBY diinjak-injak dan dibakar mahasiswa di banyak kota di Indonesia. Belum lagi ada seekor kerbau tambun di perutnya ditulisi “SBY” dibawa begitu lambannya oleh serombongan demonstran mengelilingi beberapa kali bundaran Hotel Indonesia.

SBY yang terkenal sangat peragu sehingga terkesan sangat sabar, kali ini marah besar terutama soal kerbau itu. Kerbau yang tambun dirasakan oleh SBY sebagai dilambangkan terhadap dirinya yang oleh sebagian masyarakat dikesankan sebagai berbadan besar gemuk yang lamban bekerja, lamban mengambil keputusan meskipun negara sudah di tepi jurang. Tetapi kemarahan SBY pelan-pelan redup seiring DPR reses. Dan politik pencitraan SBY kembali dimainkan. Tim Public Relations SBY boleh dipuji kali ini. Mereka jeli memanfaatkan momentum kemuakan rakyat yang mayoritas penggemar sepakbola terhadap Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI. SBY melemparkan ide perlu Kongres Sepakbola Nasional (KSN) untuk mereformasi prestasi sepakbola Indonesia. Tawaran simpatik dilemparkan ke PWI untuk menyiapkan KSN bersama berbagai lapisan masyarakat penggila sepakbola. Biaya sekitar Rp. 3 miliar, sepenuhnya akan disiapkan oleh Menteri Olahraga dan Pemuda Andi Malarangeng (AM).

Tawaran SBY langsung disambar PWI dan segudang media cetak dan elektronik termasuk Gerakan Sejuta Facebooker; para mantan pemain nasional; para supporter hampir semua klub . Targetnya Nurdin Halid harus digusur sebagai Ketua Umum PSSI. Berbagai berita dan ulasan diekspose besar-besaran bahwa Nurdin Halid adalah biang kerok kemerosotan prestasi sepakbola selama 7 tahun menjabat Ketua Umum PSSI. Nurdin Halid (NH) hanya berprestasi dalam mimpi termasuk mimpi menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2022 yang akhirnya kandas.

Dan akhirnya kota Malang ditetapkan sebagai tuan rumah. Habis membuka KSN pada 30 Maret 2010 pagi hari, sore harinya SBY diangkat citranya setinggi langit. SBY didampingi AM antri membeli karcis di-closeup habis cameraman dan photographer. SBY patut dicontoh rakyat Indonesia karena dia adalah rakyat gila bola yang mau antri berdesakan demi selembar tiket menonton sepakbola, padahal dia Presiden RI. Dan manakala sebelum kick off dimulai, lagi-lagi SBY turun dari tribun VVIP ke lapangan meskipun hujan rintik-rintik karena mau menyalami para pemain Arema dan Persitara, padahal dia Presiden RI.

Dan setelah pertandingan Arema vs Persitara selesai dengan kemenangan Arema 2-0, arena sidang komisi organisasi KSN dilanjutkan. Rekan saya; Muhamad Kusnaeni, wartawan koran olahraga terbesar di Indonesia “Topskor” yang semula sudah siap membeberkan konsepnya mewakili blok perubahan urung mempresentasikannya. Terlalu banyak anak buah Nurdin Halid yang menghalanginya untuk bicara, belum begitu banyak “preman” yang berwajah angker pendukung NH berkeliaran di ruang dan di luar sidang yang selalu berteriak lantang kalau peserta sidang bersuara menyudutkan NH.
Maka sudah bisa ditebak: pada tanggal 31 Maret 2010 hari kedua sidang sekaligus hari terakhir KSN, kandungan rekomendasi KSN masuk angin. Semua rekomendasi terlalu normatif. Boro-boro merekomendasikan menurunkan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI. Bahkan dari segi substansi rekomendasi KSN ini sangat mundur yakni meminta agar kegiatan klub berkompetisi dapat dibiayai oleh Pemerintah melalui dana APBN dan atau APBD. Padahal Persib Bandung yang di kompetisi ISL tahun 2008-2009 dikucuri dana APBD Kodya Bandung sebesar Rp. 33 miliar, sekarang telah mampu mandiri karena Persib punya nilai jual tinggi sehingga banyak perusahaan antri untuk menjadi calon sponsor. Begitu pula Arema Malang yang lebih dulu mandiri bahkan siap mau go public, agar saham-sahamnya dapat dibeli oleh masyarakat luas.

Dan permainan diakhiri dengan kekalahan masyarakat sepakbola Indonesia. Kemenangan politik citra diraih SBY-AM yang berhasil memanfaatkan momentum kuat masyarakat sepakbola membenci kepengurusan PSSI Nurdin Halid untuk mengadakan KSN. Sedangkan kemenangan terbesar dipegang oleh Nurdin Halid tentu saja karena masa jabatannya aman sampai 2011. Bahkan bukan tidak mungkin bisa menjadi Ketua Umum PSSI seumur hidup kalau timas PSSI menjuarai SEA Games 2011 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Nurdin Halid yang sekarang status hukumnya sepenuhnya bebas dilawan, sedangkan ketika dia dua kali sedang menjalani hukuman di penjara Salemba, Jakarta saja berhasil menjungkir-balikkan semua kubu lawan antara lain dengan berhasil mengedit statuta FIFA soal status perbuatan kriminal pengurus PSSI!

Namun perang belum berakhir, ini hanya baru pertempuran kecil. SBY masih menghadapi kemungkinan DPR meminta Hak Menyatakan Pendapat. Terlebih suara untuk melakukan Yudisial Review terhadap qorum Sidang DPR akan segera diajukan oleh banyak anggota DPR ke Mahkamah Konsitusi (MK). Kalau hal ini diloloskan MK maka pintu pemakzulan Budiono (SBY) atas kasus Bank Century sangat terbuka kalau mengacu kepada kemenangan telak 5-3 (atau 315 suara anggota DPR penentang SBY).

Nurdin Halid hanya aman-aman saja bila PSSI mampu melakukan reformasi dan membawa timnas juara SEA Games 2011. Tetapi soal reformasi PSSI kita sangat pesimis sebab meskipun sekarang saja sudah ada pelanggaran substansial soal pengangkatan anggota Komite Esksekutif yang tidak sesuai ketentuan FIFA. Begitu juga ambisi timnas juara sepakbola SEA Games 2011 masih fifty-fifty. Kalau semua gagal; resep saya KONI sebagai induk semua cabang olahraga di Indonesia berwenang membekukan kepengurusan PSSI dan FIFA pun tak akan menganggapnya sebagai intervensi. Ayo Bu Rita Subowo(Ketua Umum KONI) jangan takut dengan Nurdin Halid. Para supporter Bobotoh, Bonek, Aremania, Jakmania, Panser dan rakyat sepakbola siap mendukung keputusan KONI.

Read more...

Percumalah Program 100 Hari SBY 2, Kalau KPK Diloyokan!

Oleh Cardiyan HIS


Janji Presiden SBY yang mau memimpin terdepan dalam pemberantasan korupsi semakin dipertanyakan rakyat. Jawaban-jawaban SBY soal kisruh KPK dan Kepolisian semakin menegaskan ia memang seorang peragu sejati. Jawaban-jawaban SBY sangat-sangat normatif. Tak ada jawaban SBY yang spesifik, yang dapat melegakan rakyat yang sejak lama sangat mendambakan hukum ditegakkan dengan adil.

“Saya tak bisa intervensi ke area hukum”, adalah jawaban SBY yang sangat klise. Jelas jawaban model begini gampang dicibiri rakyat. Tak perlu ditanyakan lagi SBY dicibiri rakyat Indonesia, lho ia sendiri sangat aktif mengintervensi KPK dengan menon-aktifkan dua pimpinan KPK super cepat; yang kemudian dilaksanakan secara “malu-malu kucing” oleh Kepolisian yang berujung dengan dijebloskannya Bibit dan Chandra ke tahanan polisi ketika bola panas mulai akan semakin menjadi bola liar.

Dan setelah susunan Kabinet SBY jilid 2 diumumkan, minggu depan dijanjikan bakal diumumkan pula “Program 100 Hari”. Percumalah menggenjot apa yang namanya “Program 100 Hari” karena problem rakyat Indonesia tak dapat diselesaikan dalam 100 hari pertama. Bahkan tak dapat diselesaikan sepanjang kabinet SBY 2 kalau memang Kabinet SBY 2 ini masih bertahan sampai 5 tahun ke depan. Ini hanya gincu dari politik citra yang meniru mentah-mentah model Paman Sam, barangkali karena ia dan banyak anak buahnya begitu bangganya sekolah Pasca Sarjana nun jauh di sana.

Sebagai salah seorang rakyat Indonesia sangat meyakini bahwa Indonesia ke depan akan maju kalau pemerintah SBY menguatkan tiga pilar utama pembangunan bangsa yakni Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum. Semula saya menaruh harapan besar seperti itu karena SBY menomor-satukan anggaran pendidikan. Tetapi setelah jargon SBY pada Pemilu lalu; “Katakan Tidak pada Korupsi. Lanjutkan” tinggal jargon belaka. Indonesia dipastikan akan menjadi negara paling korup nomor satu di dunia! Saya sangat sedih dalam memandang Tanah Air Tercinta Indonesia ini ke depan begitu sangat suramnya. Indonesia sangat potensial menyimpan bom waktu menjadi salah satu negara gagal di dunia.

Nasib Indonesia akan sangat suram karena salah satu pilar utama tadi yakni Penegakan Hukum akan mandul. Investasi pendidikan yang sesungguhnya mulai ada trend positif yakni naik menuju ke angka ideal 20% dari total APBN berdasarkan amanat UUD 1945, akan menjadi sia-sia belaka kalau koruptor dibiarkan merajalela. Begitu pula para Wirausaha Sejati (Genuine Entrepreneur) akan jungkir balik berakrobat untuk memutar roda ekonomi, karena sehari-hari mereka harus mengeluarkan ekonomi biaya tinggi akibat ulah penguasa yang sangat korup, tetapi dibiarkan merajalela tanpa ditindak.

Pengadilan hanya akan menjadi forum dagelan belaka. Koruptor sebagian besar dibebaskan karena sejak awal memang direkayasa oleh jaksa dengan tuntutan hukum yang lemah dan kemudian batal demi hukum untuk divonis bebas oleh hakim yang telah terbeli pula. Dan kalau pun ada yang dihukum, hanya vonis basa-basi saja, vonis hukuman dibuat sangat-sangat ringan. Nasib maling ayam atau maling sepeda motor yang digebukin sampai mati bahkan ada yang dibakar oleh rakyat di banyak tempat di Indonesia, sungguh sangat tragis dibanding para koruptor yang dibiarkan “dipelihara”. Bahkan dengan gagahnya koruptor-koruptor atau maling kelas kakap Indonesia yang “dibiarkan” lari ke negeri jiran “menerima” tamunya “oknum” pejabat tinggi hukum Indonesia. Adapun nasib koruptor yang dengan sangat “terpaksa” ditangkap pun masih bisa menikmati ruang yang lapang dan memiliki AC, TV Flat, kasur empuk, bebas menggunakan HP dari ruang nyaman penjara bahkan kalau perlu memimpin rapat bisnis atau rapat organisasi disini pula. Dan presedennya sudah banyak. Seperti sudah terbukti sekarang pun banyak koruptor dihukum sangat-sangat ringan dengan masa percobaan bahkan tanpa penahanan. Ini sama saja dengan bohong. Dan kalau pun jaksa melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung, ya tetap dagelan juga.

Jadi Indonesia sekarang persis Jepang 150 tahun yang lalu! Ketika upaya-upaya Restorasi Meiji di Jepang mendapat banyak tantangan terutama dari para koruptor dan pendukungnya. Indonesia tentu ingin maju menjelma seperti Jepang yang modern sekarang ini, sebagai buah dari Restorasi Meiji yang diajarkan oleh Guru Bangsa Jepang, Fukuzawa Yukichi, sekaligus sebagai peletak dasar utama Jepang menuju Jepang yang modern sekarang ini melalui perjuangan membangun Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum.

Atau yang lebih aktual bagaimana kita melihat Presiden Cina yang tidak ragu-ragu memimpin di depan dalam pemberantasan korupsi, sehingga banyak koruptor yang dihukum gantung atau ditembak sampai mati. Dan lihat saja hasilnya; Cina menjelma menjadi negara raksasa ekonomi nomor 1 di dunia dengan cadangan devisa lebih dari US$ 2.000 miliar!


Jadi apa lagi pengharapan rakyat dari Kabinet SBY jilid 2?

Kalau memang SBY ingin membuktikan bahwa ia bukan seorang peragu sejati; sebelum bicara “Program 100 Hari”, maka “boneka” pimpinan sementara KPK jangan diintervensilah. Memangnya telah diintervensi? Ya jelas dong, ketika dua rekan pimpinan KPK ditahan, eh Ketua Sementara KPK hanya cuma mampu bilang prihatin kok!!! Pimpinan sementara KPK kalah gesit, kalah cepat dalam bertindak dibanding Kepolisian. Tentu saja. Maklumlah namanya juga “boneka”, ya tergantung pesanan, tergantung yang menggerakkan.

Kita, rakyat Indonesia tentu menginginkan Indonesia maju, dan sesungguhnya Indonesia berpotensi juga untuk menjadi negara adidaya di dunia asalkan koruptor-koruptor dihabisin. Rakyat Indonesia akan sangat marah, akan protes sangat keras bila pemberantasan korupsi bukannya maju malah jauh mundur ke belakang, ke jaman korupsi di era Soeharto bahkan lebih mundur lagi seperti ke jaman Pra Restorasi Meiji di Jepang 150 tahun yang lalu!

Read more...

1 Syawal 1430 H, Bukan Awal Menumpulkan KPK ‘kan SBY?

Oleh Cardiyan HIS


Rapat rencana penunjukan langsung pejabat sementara KPK dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh Presiden SBY sangat membahayakan independensi KPK. Terlebih SBY hanya mengundang anak buahnya saja yakni Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri tanpa menyertakan sama sekali unsur pimpinan KPK yang tersisa.



Siapapun yang terpilih nanti, misalnya kalau kita berangan-angan SBY menunjuk Teten Masduki, Bambang Widjojanto atau Todung Mulia Lubis atau para pendekar anti korupsi yang memiliki integritas tinggi lainnya menyempil di antara “buaya” polisi yang akan bergabung dengan jaksa menjadi “godzilla” seperti diistilahkan sendiri oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang begitu mengerikan. Namun mekanisme perppu sebaik apa pun niat baik SBY tetaplah SBY telah intervensi terhadap independensi KPK.


Bisa dibayangkan, 3 orang yang ditunjuk sementara nanti akan mengobok-obok data sangat rahasia dan kalau perlu menghapus jejak setiap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sebelumnya. Karena siapa tahu banyak di antaranya pejabat tinggi, politisi atau pengusaha kakap yang karena politik citra terkesan sangat jujur, eh malah ternyata garong juga. Bukankah selama ini rakyat Indonesia tidak mengetahui gurita masalah kebobrokan para koruptor kelas kakap dan siapa di belakangnya yang lebih berkuasa penuh yang bertindak sebagai pelindung. Siapa pun yang ditunjuk SBY akan merasa “kehilangan budi baik” dan sebagai manusia akan cenderung lebih loyal kepada yang menunjuknya yakni kepada SBY ketimbang loyal terhadap rakyat Indonesia.


Bila kekhawatiran itu yang terjadi dalam kenyataannya, Indonesia dipastikan akan mundur kembali menjadi negara korupsi nomor satu di dunia! Mundur beratus tahun seperti Jepang pada masa Pra Restorasi Meiji atau mundur ke jaman korupsi rezim Soeharto. Masa depan Indonesia sungguh sangat-sangat suram. Dengan demikian Indonesia berkemungkinan sangat potensial menjadi negara gagal di dunia. Reformasi birokrasi pemerintah yang didengung-dengungkan oleh SBY akan mati lebih dini sejak dikomando di pusat pemerintahan di Jakarta. Dan pasti akan tambah hancur-hancuran manakala sangat banyak raja kecil di kabupaten-kabupaten seluruh provinsi Indonesia yang selama ini tidak tersentuh KPK akan merayakan pesta besar pemerasan dengan memasang biaya ekonomi tinggi kepada para Wirausaha Sejati (Genuine Entrepreneur) yang sebenarnya berniat berusaha untuk menggerakkan ekonomi daerah dan dengan demikian akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.


Semula kita sebenarnya sangat apresiasi atas pengorbanan sangat luar-biasa SBY untuk tidak pandang bulu untuk membiarkan KPK menyeret Aulia Pohan, besannya sendiri. Begitu pula dalam kampanye Pemilu 2009-2014, Partai Demokrat yang dilahirkan dari tangan SBY satu-satunya partai yang mengangkat isyu pemberantasan korupsi secara atraktif yakni dengan jargon: “Katakan tidak untuk korupsi. Lanjutkan!”. Maka adalah sungguh mulia bila SBY membuktikan jargon mentereng tersebut dalam praktek yakni menuntaskan integritas tinggi SBY untuk menghabiskan periode terakhir kepemimpinannya dengan tidak ragu-ragu lagi untuk: menghabisi koruptor-koruptor kelas kakap tanpa pandang bulu!!! Rakyat Indonesia akan berdiri di belakang SBY dan tersenyum bangga menatap Indonesia Raya ke depan yang akan menjadi adidaya kembali seperti tradisi Indonesia sebagai bangsa besar, yang meraih kebesarannya dengan perjuangan besar pula.


Jangan kecewakan rakyat mahasiswa yang berhasil menumbangkan rezim korup Soeharto. Jangan kecewakan rakyat yang telah melahirkan para pahlawan mahasiswa yang telah mempercayai Anda, SBY untuk kedua kalinya memimpin Indonesia. Sebaliknya kalau SBY yang secara pribadi adalah orang baik, tetapi seandainya sebagai Presiden RI masih ragu-ragu lagi membuktikan jargonnya “Katakan tidak untuk korupsi. Lanjutkan”. Maka sesungguhnya SBY telah menyimpan bom waktu demikian dahsyat bagi kemarahan sangat luar biasa rakyat Indonesia yang dizalimi sejak lama oleh para koruptor dan para pelindungnya.

Read more...

SBY Ditipu "Blue Energy". Ketidakberdayaan Menteri-menteri Alumni ITB?

Oleh: Cardiyan HIS



Dipastikan SBY ditipu "Blue Energy". Alih-alih mau memberi bonus kepada rakyat Indonesia pada acara "Seratus Tahun Kebangkitan Nasional", eh malah ditipu mentah-mentah oleh "inventor" Joko Suprapto. Sebuah aib yang setara dengan kasus "Harta Karun Batutulis Bogor" oleh Menteri Agama rejim Presiden Megawati.



Bangsa Indonesia memang mudah sekali untuk mengulang-ulang kesalahan serupa. Bangsa Indonesia mudah menjadi pelupa dan seolah permisif terhadap kesalahan yang seolah kecil padahal sangat prinsipil. Apakah sudah sedemikian bingung bangsa Indonesia yang tengah terpuruk ini sehingga kehilangan kepercayaan diri untuk mencari solusi yang lebih elegan dan beradab?


Tahun 2001, penulis sebagai Pemimpin Redaksi majalah "Motor Dagang" menulis tajuk tentang "Industri Sumbang Kampus untuk Riset Hidrogen bagi Industri Otomotif". Kampus Stanford University memperoleh dana riset lebih dari US$ 300 juta dari Exxon Mobil untuk melakukan riset Hidrogen bagi Industri Otomotif. Dunia tentu berharap riset Stanford University kelak dapat memberikan solusi mendasar Hidrogen sebagai sumber energi alternatif masa depan. Tentu sebuah penantian yang panjang karena tak semudah membalikkan tangan, maklum ini merupakan riset dasar yang kompleks, yang memerlukan kesabaran para penelitinya pula.


Oleh karena itu, kita agak kaget ketika ujug-ujug (tiba-tiba) "inventor" Joko Suprapto demikian hebat bisa lolos ketemu langsung presentasi di depan SBY untuk suatu produk yang diklaim sebagai "Blue Energy". Doktor Heru Lelono, dosen IPB Bogor, orang kepercayaan SBY sejak pra-pemilu 2004, rupanya yang memboyong Joko Suprapto sampai bisa presentasi di depan Presiden SBY.


Dimanakah para Menteri-menteri Alumni ITB? Dipastikan Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman, Menteri Perhubungan Yusman SD (malah tertangkap kamera ada persis di belakang SBY dan Heru Lelono) dan tentu saja Menteri Sekretariat Negara Hatta Rajasa ada, pada acara launching "Blue Energy" yang diterangkan oleh Heru Lelono ini.


Dimanakah para Menteri-menteri Alumni ITB? Dimanakah peran filter Anda sebagai alumni ITB yang profesional yang tengah mengemban kepercayaan sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu, sehingga membiarkan kejadian yang berpotensi menjadi "skandal" (hoax) bagi bos Anda Presiden SBY?


Menteri Sekretariat Negara harus bertanggungjawab pada filter pertama mengapa sebuah proposal bisa lolos begitu saja ke meja Presiden RI? Apakah Mensegneg tak berdaya dilewati begitu saja oleh Heru Lelono? Sebab, paling tidak, pasti Mensegneg tahu setiap proposal yang akan dipresentasikan di depan Presiden RI. Mengapa Mensegneg tak mampu mencegah dan kemudian mengkonsultansikan ke Menristek Kusmayanto Kadiman (dan Ketua LIPI) dan Menteri Perhubungan tentang ada proposal yang "aneh", yang sebenarnya bukan hal yang aneh karena kita semua pernah belajar Kimia.


Penulis terus terang curiga; para Menteri Alumni ITB rikuh sama bos. Mereka cari aman saja dari pada repot dimarahi bos. Jangan-jangan berisiko jabatan Menteri dicopot. Padahal yang lebih repot lagi kalau membiarkan sesuatu yang akan diekspos luas padahal dengan sadar mereka tahu sebelumnya bahwa hal itu tak mungkin berhasil justru akan lebih membahayakan bos dan mereka sendiri.


Apakah para Menteri Alumni ITB sudah kehilangan karakter umumnya tipikal kampus ITB untuk senantiasa berpikir merdeka apapun situasinya? Penulis yakin kalau para Menteri Alumni ITB ngomong apa adanya kepada SBY dengan sedikit improvisasi ala Jawa SBY; Presiden kita akan sangat mendengarkan pendapat rekan-rekan kita ini.


Mudah-mudahan dugaan penulis salah besar. Oleh karena itu perlu penjelasan sejujurnya dari Anda, hai para Menteri Alumni ITB.

Read more...