1 Syawal 1430 H, Bukan Awal Menumpulkan KPK ‘kan SBY?

Oleh Cardiyan HIS


Rapat rencana penunjukan langsung pejabat sementara KPK dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh Presiden SBY sangat membahayakan independensi KPK. Terlebih SBY hanya mengundang anak buahnya saja yakni Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri tanpa menyertakan sama sekali unsur pimpinan KPK yang tersisa.



Siapapun yang terpilih nanti, misalnya kalau kita berangan-angan SBY menunjuk Teten Masduki, Bambang Widjojanto atau Todung Mulia Lubis atau para pendekar anti korupsi yang memiliki integritas tinggi lainnya menyempil di antara “buaya” polisi yang akan bergabung dengan jaksa menjadi “godzilla” seperti diistilahkan sendiri oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang begitu mengerikan. Namun mekanisme perppu sebaik apa pun niat baik SBY tetaplah SBY telah intervensi terhadap independensi KPK.


Bisa dibayangkan, 3 orang yang ditunjuk sementara nanti akan mengobok-obok data sangat rahasia dan kalau perlu menghapus jejak setiap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sebelumnya. Karena siapa tahu banyak di antaranya pejabat tinggi, politisi atau pengusaha kakap yang karena politik citra terkesan sangat jujur, eh malah ternyata garong juga. Bukankah selama ini rakyat Indonesia tidak mengetahui gurita masalah kebobrokan para koruptor kelas kakap dan siapa di belakangnya yang lebih berkuasa penuh yang bertindak sebagai pelindung. Siapa pun yang ditunjuk SBY akan merasa “kehilangan budi baik” dan sebagai manusia akan cenderung lebih loyal kepada yang menunjuknya yakni kepada SBY ketimbang loyal terhadap rakyat Indonesia.


Bila kekhawatiran itu yang terjadi dalam kenyataannya, Indonesia dipastikan akan mundur kembali menjadi negara korupsi nomor satu di dunia! Mundur beratus tahun seperti Jepang pada masa Pra Restorasi Meiji atau mundur ke jaman korupsi rezim Soeharto. Masa depan Indonesia sungguh sangat-sangat suram. Dengan demikian Indonesia berkemungkinan sangat potensial menjadi negara gagal di dunia. Reformasi birokrasi pemerintah yang didengung-dengungkan oleh SBY akan mati lebih dini sejak dikomando di pusat pemerintahan di Jakarta. Dan pasti akan tambah hancur-hancuran manakala sangat banyak raja kecil di kabupaten-kabupaten seluruh provinsi Indonesia yang selama ini tidak tersentuh KPK akan merayakan pesta besar pemerasan dengan memasang biaya ekonomi tinggi kepada para Wirausaha Sejati (Genuine Entrepreneur) yang sebenarnya berniat berusaha untuk menggerakkan ekonomi daerah dan dengan demikian akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.


Semula kita sebenarnya sangat apresiasi atas pengorbanan sangat luar-biasa SBY untuk tidak pandang bulu untuk membiarkan KPK menyeret Aulia Pohan, besannya sendiri. Begitu pula dalam kampanye Pemilu 2009-2014, Partai Demokrat yang dilahirkan dari tangan SBY satu-satunya partai yang mengangkat isyu pemberantasan korupsi secara atraktif yakni dengan jargon: “Katakan tidak untuk korupsi. Lanjutkan!”. Maka adalah sungguh mulia bila SBY membuktikan jargon mentereng tersebut dalam praktek yakni menuntaskan integritas tinggi SBY untuk menghabiskan periode terakhir kepemimpinannya dengan tidak ragu-ragu lagi untuk: menghabisi koruptor-koruptor kelas kakap tanpa pandang bulu!!! Rakyat Indonesia akan berdiri di belakang SBY dan tersenyum bangga menatap Indonesia Raya ke depan yang akan menjadi adidaya kembali seperti tradisi Indonesia sebagai bangsa besar, yang meraih kebesarannya dengan perjuangan besar pula.


Jangan kecewakan rakyat mahasiswa yang berhasil menumbangkan rezim korup Soeharto. Jangan kecewakan rakyat yang telah melahirkan para pahlawan mahasiswa yang telah mempercayai Anda, SBY untuk kedua kalinya memimpin Indonesia. Sebaliknya kalau SBY yang secara pribadi adalah orang baik, tetapi seandainya sebagai Presiden RI masih ragu-ragu lagi membuktikan jargonnya “Katakan tidak untuk korupsi. Lanjutkan”. Maka sesungguhnya SBY telah menyimpan bom waktu demikian dahsyat bagi kemarahan sangat luar biasa rakyat Indonesia yang dizalimi sejak lama oleh para koruptor dan para pelindungnya.

Read more...

Apa Kabar Jargon “Katakan Tidak pada Korupsi. Lanjutkan!”?

Oleh Cardiyan HIS


Jargon memang selalu mudah untuk diteriakkan dengan sekeras-kerasnya tetapi sangat sulit dilaksanakan dalam praktek. Bagaimana janji Presiden SBY yang mau memimpin terdepan dalam pemberantasan korupsi tetapi “cicak” KPK dibiarkan ditelan “buaya” Polisi? Dan anak buah SBY lainnya yakni Jaksa Agung ikut-ikutan galak pula sama KPK tetapi lembek kepada para koruptor.




Jelang Kabinet SBY jilid 2 diumumkan, banyak pahlawan kesiangan. Banyak yang cari muka ke SBY. Kejaksaaan Agung misalnya, seperti sangat galak tetapi bukan galak menjerat koruptor melainkan galak kepada KPK. Dan ini agaknya move Jaksa Agung Hendarman Supandji di depan SBY agar terpilih lagi jadi Jaksa Agung (Sorry deh, track record Anda terlampau memble!). Begitu pula sang “buaya” Polisi seperti tak tahu aturan kekhususan KPK, mereka secara arogan mengobok-obok KPK pula dengan dalih ada penyalahgunaan wewenang pada beberapa pimpinan KPK dan bawahannya.


Sementara sang komandan SBY seolah diam tak berdaya. Padahal kalau dia mau, SBY bisa saja menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri, karena keduanya adalah masih dalam wewenang komando SBY untuk tidak bertindak seenaknya mengobok-obok KPK. Anak SD pun telah tahu, KPK adalah lembaga independen dan memiliki kekhususan dalam pemberantasan korupsi dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun termasuk oleh Presiden SBY.


Sebagai salah seorang rakyat Indonesia yang sangat meyakini bahwa Indonesia ke depan akan maju kalau pemerintah SBY menguatkan tiga pilar utama pembangunan bangsa yakni Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum. Maka dengan merujuk fakta-fakta di atas, saya sangat sedih dalam memandang Tanah Air Indonesia ke depan begitu sangat suramnya. Indonesia dipastikan akan menjadi negara paling korup nomor satu di dunia! Dan akibatnya sangat berkemungkinan menyimpan bom waktu menjadi salah satu negara gagal di dunia.


Nasib Indonesia akan sangat suram karena salah satu pilar tadi yakni Penegakan Hukum akan mandul. Investasi pendidikan yang sesungguhnya mulai ada trend positif yakni naik menuju ke angka ideal 20% dari total APBN berdasarkan amanat UUD 1945, akan menjadi sia-sia kalau koruptor dibiarkan merajalela. Begitu pula para Wirausaha Sejati (Genuine Entrepreneur) akan jungkir balik berakrobat untuk memutar roda ekonomi karena sehari-hari mereka harus mengeluarkan ekonomi biaya sangat tinggi akibat ulah penguasa yang sangat korup, tetapi dibiarkan merajalela tanpa ditindak.


Pengadilan hanya akan menjadi forum dagelan belaka. Koruptor sebagian besar dibebaskan karena sejak awal memang direkayasa oleh jaksa dengan tuntutan hukum yang lemah dan kemudian batal demi hukum untuk divonis bebas oleh hakim yang telah terbeli pula. Dan kalau pun ada yang dihukum, hanya vonis basa-basi saja, vonis hukuman dibuat sangat-sangat ringan. Nasib maling ayam yang digebukin sampai mati bahkan ada yang dibakar oleh rakyat sungguh tragis dibanding nasib koruptor yang dipenjara di ruang yang lapang dan memiliki AC, TV Flat, kasur empuk, bebas menggunakan HP dari ruang nyaman penjara bahkan kalau perlu memimpin rapat bisnis disini pula. Dan presedennya sudah banyak. Seperti sudah terbukti sekarang pun banyak koruptor dihukum sangat ringan dengan masa percobaan bahkan tanpa penahanan. Ini sama saja dengan bohong. Dan kalau pun jaksa melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung, ya tetap dagelan juga.


Jadi Indonesia sekarang persis Jepang 150 tahun yang lalu! Ketika upaya-upaya Restorasi Meiji di Jepang mendapat banyak tantangan terutama dari para koruptor dan pendukungnya. Indonesia tentu ingin maju menjelma seperti Jepang yang modern sekarang ini, sebagai buah dari Restorasi Meiji yang diajarkan oleh Guru Bangsa Jepang, Fukuzawa Yukichi, sekaligus sebagai peletak dasar utama Jepang menuju Jepang yang modern sekarang ini melalui perjuangan membangun Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum.


Jadi apa lagi pengharapan yang ada? Ya paling kita harus menunggu dulu untuk sabar sampai SBY melantik Kabinet SBY Jilid Dua pada 20 Oktober 2009. Siapa tahu SBY menjadi sangat malu dengan kisruh KPK lawan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Siapa tahu SBY lebih malu lagi dengan jargon kampanye pemenang Pemilu 2009-2014 yakni Partai Demokrat, partainya SBY: “Katakan Tidak pada Korupsi. Lanjutkan!?”.


Kita hanya berharap SBY tidak lupa dengan janjinya untuk memimpin paling depan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang dijanjikannya sejak 2004 ketika pertama kali SBY dilantik oleh MPR sebagai Presiden RI yang ke enam. Ketika itu rakyat sangat berharap SBY mengikuti langkah Presiden Cina yang memimpin di depan dalam pemberantasan korupsi, sehingga banyak koruptor yang dihukum gantung atau ditembak sampai mati. Dan lihat saja hasilnya; Cina menjelma menjadi negara raksasa ekonomi nomor 1 di dunia dengan cadangan devisa lebih dari US$ 2.000 miliar! Kita, rakyat Indonesia tentu menginginkan Indonesia maju, dan sesungguhnya Indonesia berpotensi juga untuk menjadi negara adidaya di dunia asalkan koruptor-koruptor dihabisin. Rakyat Indonesia akan protes sangat keras bila pemberantasan korupsi bukannya maju malah mundur ke belakang, ke jaman korupsi di era Soeharto bahkan lebih mundur lagi seperti ke jaman Pra Restorasi Meiji di Jepang 150 tahun yang lalu!

Read more...